JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit
menilai kericuhan dalam rapat paripurna di DPR dalam pemilihan alat
kelengkapan dewan, mencermikan pada anggota DPR yang ricuh bukan seorang
politikus profesional.
"Ini suatu pertanda atau bukti ke kita bahwa budaya mereka itu bukan mencerminkan seorang politisi profesional yang demokratis," katanya di Jakarta, Selasa (28/10).
Arbi mengatakan jika dalam sebuah rapat paripurna tidak dicapai kesepakatan, maka anggota dewan tersebut harus mencari ruang kompromi dengan yang lainnya. "Ini yang ada mereka tidak mencari ruang-ruang kesan yang lebih kompromi. Mereka seolah tidak mau melangkah satu sama lain," ujarnya.
Ia melanjutkan, seharusnya mereka bisa bersama-sama membuat opsi-opsi atau pilihan dari hal yang bisa hingga tidak bisa dikompromikan dalam rapat paripurna tersebut. "Harusnya kedua belah pihak bisa berkompromi. Tapi mau apalagi, ini kan sudah terlanjur terjadi. Pokoknya sangat disayangkan kalau menurut saya," ujarnya.
Rapat paripurna DPR RI, Selasa, berakhir ricuh setelah Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto membacakan putusan nama-nama anggota komisi dan AKD tanpa persetujuan dari seluruh anggota fraksi PPP. Nama anggota komisi dan AKD yang dibacakan Agus Hermanto ternyata dari versi Epyardi Asda.
Mendengarkan keputusan Agus Hermanto, anggota DPR RI dari PPP serentak berdiri dan memprotes keputusan Wakil Ketua DPR RI itu.
"Kita tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua karena belum setuju dengan nama-nama yang disebut," kata Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar.
"Susunan nama-nama AKD dari PPP sudah kita masukkan, tapi nama-nama anggota versi kami tidak ditayangkan. Pimpinan dewan tahu ada dualisme, kenapa ikut campur masalah PPP? Mengapa tidak mengundang yang bermasalah, bukan mengakui satu pihak," katanya lagi.
Tapi, protes yang disampaikan anggota DPR dari PPP ini tidak digubris oleh pimpinan rapat paripurna DPR RI. Agus Hermanto langsung mengetuk palu dan membubarkan rapat. Sikap Agus ini memicu kemarahan beberapa anggota PPP dan membalikkan meja yang ada di hadapan sejumlah anggota DPR RI dari PPP.
"Kami pukul meja karena protes kami tidak didengar. Saya tidak tahu siapa yang membalikkan meja itu," katanya.
"Ini suatu pertanda atau bukti ke kita bahwa budaya mereka itu bukan mencerminkan seorang politisi profesional yang demokratis," katanya di Jakarta, Selasa (28/10).
Arbi mengatakan jika dalam sebuah rapat paripurna tidak dicapai kesepakatan, maka anggota dewan tersebut harus mencari ruang kompromi dengan yang lainnya. "Ini yang ada mereka tidak mencari ruang-ruang kesan yang lebih kompromi. Mereka seolah tidak mau melangkah satu sama lain," ujarnya.
Ia melanjutkan, seharusnya mereka bisa bersama-sama membuat opsi-opsi atau pilihan dari hal yang bisa hingga tidak bisa dikompromikan dalam rapat paripurna tersebut. "Harusnya kedua belah pihak bisa berkompromi. Tapi mau apalagi, ini kan sudah terlanjur terjadi. Pokoknya sangat disayangkan kalau menurut saya," ujarnya.
Rapat paripurna DPR RI, Selasa, berakhir ricuh setelah Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto membacakan putusan nama-nama anggota komisi dan AKD tanpa persetujuan dari seluruh anggota fraksi PPP. Nama anggota komisi dan AKD yang dibacakan Agus Hermanto ternyata dari versi Epyardi Asda.
Mendengarkan keputusan Agus Hermanto, anggota DPR RI dari PPP serentak berdiri dan memprotes keputusan Wakil Ketua DPR RI itu.
"Kita tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua karena belum setuju dengan nama-nama yang disebut," kata Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar.
"Susunan nama-nama AKD dari PPP sudah kita masukkan, tapi nama-nama anggota versi kami tidak ditayangkan. Pimpinan dewan tahu ada dualisme, kenapa ikut campur masalah PPP? Mengapa tidak mengundang yang bermasalah, bukan mengakui satu pihak," katanya lagi.
Tapi, protes yang disampaikan anggota DPR dari PPP ini tidak digubris oleh pimpinan rapat paripurna DPR RI. Agus Hermanto langsung mengetuk palu dan membubarkan rapat. Sikap Agus ini memicu kemarahan beberapa anggota PPP dan membalikkan meja yang ada di hadapan sejumlah anggota DPR RI dari PPP.
"Kami pukul meja karena protes kami tidak didengar. Saya tidak tahu siapa yang membalikkan meja itu," katanya.
Terima kasih telah membaca artikel tentang
DPR Ricuh, Politisi Yang Tak Pantas Ditiru
di blog
Kabar Berita
jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini diwebbroswer anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.